BAGI KITA, TEIS DAN ATEIS BISA BERKUMPUL, MUSLIM DAN KRISTIANI BISA BERCANDA, ARTIS DAN ATLIT BISA BERGURAU, KAFIRIN DAN MUTTAQIN BISA BERMESRAAN. TAPI PLURALIS DAN ANTI PLURALIS TAK BISA BERTEMU (AHMAD WAHIB)

Sabtu, 22 Februari 2014

Kiat Memberangus Golput Tanpa Menciderai Demokrasi dan HAM



Saya menjadi heran sembari terus terheran-heran dari komentar sebagian elite poltik yang duduk sebagai anggota legislative dan KPU berpendapat dan mengusulkan agar warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya alias Golput dapat dipidanakan. Pernyataan ini setelah aku cerna lebih dalam lagi akhirnya saya dapat memahami penolakan mereka kepada warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya. Saya memahami bukan berarti saya mengamininya.



Ibarat seseorang yang menderita skizofrenia dengan gejalanya tertawa sendirian tanpa sebab, berbicara sendiri tanpa ada lawan bicaranya, marah-marah tanpa sebab dan bahkan telanjang bulat di tengah khayalak terbuka, sungguh gejala yang dapat saya pahami. Saya memahaminya karena perilakunya yang gila itu diakibatkan penyakit skizofrenia. Tapi saya baru tidak dapat memahaminya jika yang tidak ada catatan medis sebagai penderita skizofrenia tapi perilakunya menunjukan skizofrenia. Sedemikian halnya para komentar miring dari sebagian elite politik kita yang menyatakan agar warga negara yang ketahuan Golput dapat dipidanakan, sungguh dapat saya pahami pula. Pertama, mereka bicara begini hanyalah semata menjaga reputasi kursi yang didudukinya benar-benar dapat 'dipantaskan' oleh opini public. Kedua, mereka khawatir jika angka Golput justru naik secara signifikan ketimbang angka suara perolehan. Jika yang terjadi adalah minoritasnya angka suara perolehan maka tentunya 'kursi' sebagai anggota legislative jauh dari harapan. 

Kembali kepada pernyataan 'nyeleneh' sebagian dari anggota legislative yang menyatakan warga negara yang tidak menggunakan hak suaranya alias Golput dapat dipidanakan. Tampaknya mereka telah melupakan (atau betul-betul tidak tahu?) betapa pernyataan mereka tidak ada dasar hukumnya sebab tidak ada satu pasal pun di Undang-Undang hukum positive kita yang menyatakan demikian. Selain itu mereka tidak dapat membedakan pengertian kata 'Hak' dan ' Kewajiban'. Undang-Undang Pemilu kita dengan lugas dan gamblang memberi penegasan yang dapat dimaknai bahwa Golput adalah Hak.Kalau sudah menyangkut kata Hak berarti bukan Kewajiban. Tegasnya Negara melindungi hak memilih untuk tidak memilih. 

Solusi jalan tengah saya sebagai senjata pamungkas untuk meredam Golput tanpa harus memberangus dimensi HAM dalam kandungannya adalah intropeksi seluruh anggota legislative. Corat-marutnya kinerja dan moral anggota Dewan justru menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap fungsi legislative. Masyarakat merasakan betapa aspirasinya selama ini tidak pernah disambung-lidahkan oleh para anggota Dewan yang merasa menjadi wakilnya. Kondisi real yang terjadi acapkali mereka yang duduk menjadi anggota Dewan adalah corong burung beo mengikuti suara golongan partainya. Seluruh anggota Dewan tanpa terkecuali mereka patut mendengar dan mengiyakan apa yang telah menjadi kebijakan suara partainya. Meski suara sebagian besar rakyat berbeda dengan suara kebijakan partai, maka sebagai anggota Dewan yang terjadi justru suara kebijakan partai yang wajib didengar. 

Kalau sudah begini mengapa rakyat yang harus dilibatkan untuk memilih, kalau realnya justru para caleg yang lolos menjadi anggota Dewan berujung sebagai corong penyambung lidah kebijakan partai? Tampaknya akronim DPR secara real memang patut dipertanyakannya, sebab yang terjadi adalah Dewan Perwakilan Partai. 

Masyarakat sudah sangat lelah dengan kinerja kotor para anggota Legislative. Mereka yang sejak awal sebagai calon legislative lantas terpilih, maka ujung-ujungnya hanya memikirkan dirinya sendiri dengan cara memperkaya diri sendiri dan membuat angka-angka korupsi semakin bertambah saja. 

Tapi bagaimanapun untuk disebut sebagai negara demokrasi dan untuk memproteksi tirani kekuasaan yang dilakukan Presiden dan Kabinetnya tentunya dibutuhkan DPR. Sangat berbahaya sekali jika segala kebijakan Negara sepenuhnya dilakukan oleh Presiden tanpa kontrol dari DPR.

Lantas? Sebaliknya bagaimana jika sebagian anggota DPR nya bermain mata dengan kekuasaan, memikirkan golongannya sendiri dan memperkaya diri sendiri? Kalau sudah begini yang terjadi di setiap pasca pemilu, masyarakat yang dilibatkan dalam Pemilu dengan menggunakan hak pilihannya tentunya terus-terusan dibohongi dengan janji dan janji tidak berkesudahan. 

Mengapa tidak dibalik saja dengan pernyataan: Bagi Calon legislative yang terpilih sebagai Anggota Legislative jika terbukti ingkar dengan janji-janji kampanyenya, maka dapat dipidanakan. Jika yang terjadi demikian maka sudah dapat dipastikan angka Golput akan turun secara signifikan. 

 
Salam,
Joe Hoo Gi




Print Friendly and PDF

Artikel Terkait

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *