BAGI KITA, TEIS DAN ATEIS BISA BERKUMPUL, MUSLIM DAN KRISTIANI BISA BERCANDA, ARTIS DAN ATLIT BISA BERGURAU, KAFIRIN DAN MUTTAQIN BISA BERMESRAAN. TAPI PLURALIS DAN ANTI PLURALIS TAK BISA BERTEMU (AHMAD WAHIB)

Minggu, 25 September 2016

Maunya Mengalahkan Ahok Tapi Strategi Rival Malah Menguntungkan Ahok

Ketika adanya pertemuan koalisi para elite partai politik yang terdiri dari Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN di Cikeas, di kediaman rumah mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, spontan yang terlintas dalam benak pikiran saya adalah siapakah gerangan calon Gubernur DKI Jakarta 2017 yang akan bakal direkomendasikan oleh kubu koalisi Cikeas? Waktu dalam pertemuan kubu koalisi Cikeas itu tidak terlintas dalam pikiran saya kalau nantinya Mayor Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono, yang notabene merupakan putera sulungnya SBY, yang bakal direkomendasikan oleh kubu koalisi Cikeas sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.


Mengapa saya tidak begitu mudah mempercayai kalau Agus Harimurti yang akan bakal diusung oleh SBY? Karena saya masih teringat betul dengan pesan pidato pengarahan yang disampaikan oleh SBY yang pada waktu itu masih menjadi Presiden Republik Indonesia, dihadapan para Perwira lulusan Akademi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)  di Graha Samudra Bumi Moro, Markas Komando Armada Kawasan Timur. Surabaya, hari Selasa malam, tanggal 22 Desember 2009. Pada pidato pengarahannya, SBY melarang para Perwira lulusan Akademi TNI dan POLRI untuk tidak bercita-cita menjadi Kepala Daerah mulai dari tingkat Gubernur, Bupati dan Walikota.

Amanat dari pidato SBY inilah yang membuat saya tidak begitu yakin jika SBY akan memberikan rekomendasi kepada Agus Harimurti sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Dalam benak pikiran saya, tidak mungkinlah SBY mengingkari pesan pidatonya sendiri. Apalagi dalam acara bedah buku Transformasi TNI karya Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang berlangsung di kantor CSIS, Senin 28 September 2015, SBY pernah menyampaikan pesannya dihadapan para peserta yang hadir bahwa betapa pentingnya netralitas TNI dan POLRI sesuai amanah, sumpah dan profesionalismenya dalam peran tugas dan fungsinya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara untuk tidak memasuki ke wilayah politik praktis dan politik kekuasaan. 

Kalau saja Agus Harimurti bukan seorang Perwira TNI, maka rekomendasi SBY dapat saya pahami, meskipun masih juga tetap saya pertanyakan, mengapa rekomendasi harus diberikan kepada putera sulungnya yang belum pernah berkecimpung di dunia politik? Mengapa tidak diberikan kepada putera keduanya, Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas yang sudah malang melintang di dunia partai politik? Mungkin SBY punya pertimbangan sendiri mengapa harus memilih Agus Harimurti dan tidak menjatuhkan pilihannya kepada Ibas.

Seharusnya koalisi para elite partai politik di Cikeas jika tujuan utamanya tiada lain ingin mengalahkan calon pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat --yang telah mendapat rekomendasi dukungan dari PDIP, Golkar, Hanura, Nasdem dan 900 ribu jumlah KTP milik warga DKI Jakarta -- secara konstitusional melalui jalur bursa Pilkada DKI Jakarta 2017, maka kubu koalisi Cikeas dapat melibatkan kubu koalisi Prabowo yang terdiri dari Gerindra dan PKS untuk menyamakan satu persepsi. Menyamakan satu persepsi itu tegasnya harus ada dua calon pasangan dan bukan tiga calon pasangan yang nantinya maju dalam bursa Pilkada DKI Jakarta 2017, sehingga suara pemilih Asal Bukan Ahok dapat dipersatukan pilihan suaranya dan tidak terpecah menjadi dua pilihan suara. Tapi yang terjadi sekarang, kubu Asal Bukan Ahok terbelah menjadi dua calon pasangan, yaitu kubu koalisi Cikeas mencalonkan pasangan Agus Harimurti dan Sylviana Murni, dan kubu koalisi Prabowo mencalonkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno.

Kalau tujuan awal dari para rival maunya bagaimana cara untuk dapat mengalahkan Ahok tapi yang terjadi sekarang justru strategi yang ditempuh para rival untuk mengalahkan Ahok malah lebih menguntungkan Ahok. Strategi ideal yang cerdas yang harus ditempuh oleh para rival Ahok, jauh hari seharusnya kubu koalisi Cikeas dan kubu koalisi Prabowo sudah mengadakan pertemuan untuk dapat bersatu menyamakan persepsi. Kalau memang maunya suara dukungan sebanyak-banyaknya sebagai tujuan awal untuk dapat mengalahkan Ahok, maka kubu koalisi Prabowo lebih menjatuhkan pilihannya kepada Rizal Ramli, dan kemudian kubu koalisi Cikeas menjatuhkan pilihannya kepada Anies Baswedan.

Mengapa harus kubu koalisi Cikeas yang meminang Anies Baswedan dan kubu koalisi Prabowo yang meminang Rizal Ramli? Sebab secara historikal belum ada peristiwa ketidak-harmonian pribadi antara SBY dan Anies Baswedan. Berbeda jika yang meminang dari kubu koalisi Prabowo, maka kehormatan Anies Baswedan akan dipertanyakan sebab mengingat pada kejadian sebelumnya Anies Baswedan pernah melakukan manuver terbuka untuk tidak akan pernah bisa menjadi pendukung kepada pribadi Prabowo pada Pilpres 2014.

Pertanyaannya mengapa harus menjatuhkan calon pasangan Rizal Ramli dan Anies Baswedan? Sebab masyarakat sudah mengetahui betapa Anies Baswedan dan Rizal Ramli satu senasib sepenanggungan, yaitu pernah menjadi timses Jokowi, sama-sama pernah duduk di kabinet Jokowi dan sama-sama pernah diresufle pada hari dan tanggal yang sama. Apalagi dengan kejadian diresuflenya Anies Baswedan dan Rizal Ramli, tidak sedikit masyarakat kecewa dengan langkah kebijakan yang telah diambil oleh Presiden Jokowi. Moment dari kesempatan inilah yang harus menjadi pijakan dasar menentukan strategi bagaimana cara untuk bisa mengalahkan suara Ahok-Djarot.

Tapi yang terjadi sekarang nasi sudah menjadi bubur. Nasi yang bernama calon pasangan Anies Baswedan dan Rizal Ramli telah fataal dimasak menjadi bubur bernama dua calon pasangan yang berujung saling crash sehingga menjadi bahan tertawaan masyarakat luas. Pihak dari kubu Asal Bukan Ahok terpecah menjadi dua calon pasangan yang tentunya mempengaruhi jumlah suara dukungan sebab terbelah menjadi dua suara dukungan yang berbeda. Kubu koalisi Cikeas bukannya memilih Anies Baswedan, tapi justru memilih putera kandungnya sendiri, Agus Harimurti yang notabene masih merupakan Perwira TNI yang masih aktif. Seharusnya SBY sebagai seorang Negarawan dan sekaligus ayahnda untuk putera sulungnya dapat memberikan tauladan untuk tidak terjun dan terjebak ke dalam ranah politik praktis mengingat putera sulungnya masih sebagai Perwira TNI yang aktif. Sedangkan kubu koalisi Prabowo tidak memilih Rizal Ramli, tapi justru memilih Anies Baswedan yang pernah menghujat kehormatannya Prabowo.

Kalau strateginya sudah curat-marut seperti ini tentunya terselip di benak saya, apa serunya yang bisa diharapkan dari pertarungan bursa Pilkada DKI Jakarta 2017 jika bakal kemenangan yang akan terjadi nanti masyarakat di sana-sini pun bisa menebak kemenangan siapakah yang bakal duduk sebagai Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022?  Sekali lagi warga masyarakat di DKI Jakarta lah yang berhak menentukan suara mayoritas siapakah yang bakal menjadi kemenangan untuk dapat duduk di kursi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2021. Tentunya saya harus bersabar untuk menunggu dan membuktikannya pada perhitungan suara nanti yang rencananya diselenggarakan secara serentak bersamaan dengan Pilkada di tujuh propinsi di Indonesia (Aceh, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat) pada tanggal 15 Pebruari 2017, khusus untuk Pilkada di DKI Jakarta apakah prediksi saya salah ataukah sebaliknya. 

Tapi prediksi saya di atas akan menjadi hisapan jempol jika yang terjadi di luar kepatutan demokrasi. Misal para pendukung rival di luar Ahok akan memainkan isu-isu SARA untuk menyerang Ahok. Apa lagi sosok seorang Ahok yang multi minoritas, lahir dan dibesarkan bukan sebagai orang Jawa, peranakan Tionghoa dan beragama non muslim memang rentan strategis untuk dihujami isu-isu SARA. Apalagi simbol agama Islam seperti surah Al-Maidah 51 oleh pihak lawan bisa dijadikan senjata strategis pamungkas untuk menyerang Ahok yang non muslim. 

Pengamatan saya, jika nuansa isu SARA yang terus dikedepankan tanpa ada kekuatan demokrasi untuk membendungnya, maka boleh jadi kondisi ini sangat-sangat tidak menguntungkan posisi Ahok, tapi bisa juga malah menguntungkan suara Ahok. Tidak menguntungkan posisi Ahok dalam pengertian, jika misal saya berandai saja, Ahok didiskualifikasi oleh KPU, maka konsekuensinya Ahok tidak dapat maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, Ahok tetap diperkenankan maju dalam pertarungan pilkada oleh KPU, maka justru kondisinya malah menguntungkan suara Ahok sebab masyarakat Jakarta secara makro tidak mengedepankan background primordial dari sang calon, melainkan contemp records kinerja dari sang calon.

Tapi boleh jadi, posisi Ahok yang selalu saja didiskreditkan oleh sistemik pihak lawan dengan menggunakan isu surah Al-Maidah 51, yang secara psikologis telah membuat Ahok semakin kesal lantas kemudian Ahok tanpa kesengajaan keceplosan bicara yang intinya telah mengkritisi surah Al-Maidah 51 kepada publik, maka boleh jadi kondisi ini justru akan dimanfaatkan oleh pihak lawan betapa Ahok telah melakukan 'penistaan agama'. Isu penistaan agama ini jika dimainkan oleh pihak lawan pasti akan menyulut kemarahan umat Islam di Indonesia. Boleh jadi posisi Ahok akan di-Arswendo-kan. Jika kondisi ini terjadi, maka Ahok sudah kena jebakan politik pihak lawan. Jika misal saya berandai, Ahok di-Arswendo-kan yang menurut skenario pihak lawan bahwa Ahok telah melakukan tindak pidana penistaan agama, maka target yang dijadikan oleh pihak lawan tiada lain, Ahok harus menjadi tersangka sehingga hak Ahok untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta akan gugur dengan sendirinya. Tapi boleh jadi kondisinya di luar dugaan, Pengadilan akan menunda keputusannya hingga sampai Pilkada DKI Jakarta selesai dalam pertarungannya. 
Wallahu a'lam Bish-shawabi. 


Salam,
Joe Hoo Gi

Print Friendly and PDF

Artikel Terkait

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *