BAGI KITA, TEIS DAN ATEIS BISA BERKUMPUL, MUSLIM DAN KRISTIANI BISA BERCANDA, ARTIS DAN ATLIT BISA BERGURAU, KAFIRIN DAN MUTTAQIN BISA BERMESRAAN. TAPI PLURALIS DAN ANTI PLURALIS TAK BISA BERTEMU (AHMAD WAHIB)

Rabu, 21 Desember 2016

Natal Di Tengah Multikultural Bangsa


Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan ummat muslim untuk menggunakan atribut Natal telah menjadi pelengkap kegaduhan di negeriku ini. Kalau hanya sekedar sebatas selesai pada fatwa, maka boleh jadi tidak akan menjadi persoalan, tapi kalau kemudian fatwanya sudah di bawa sampai ke ranah aksi sweeping untuk melakukan tindakan vandalisme terhadap atribut-atribut yang berbau Natal, maka disinilah persoalan peliknya kegaduhan. Bila kegaduhan ini Negara tidak segera sigap untuk meredamnya, maka dikawatirkan dapat mengancam toleransi umat beragama yang berujung kepada keretakan kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia yang multikultural.


Aksi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat dalam melakukan pengawalan fatwa MUI selalu berdalih jika aksi sweepingnya hanya diberlakukan untuk warga negara yang beragama Islam saja yang kebetulan memakai atribut Natal. Dalih ini jika diterapkan akan mengusik hak privacy warga negara, misal bagaimana tahu seseorang itu muslim atau non muslim, tentunya identitas KTP satu-satunya sebagai alat bukti untuk menunjukkan seseorang muslim atau non muslim. Misal katakanlah seseorang itu diketahui beragama Islam kemudian diketahui memakai atribut Natal, lantas sanksi kelanjutannya akan bagaimana? Sebagaimana diketahui sanksi dalam fatwa haram oleh MUI hanya pada ranah dosa an-sich, sanksinya tidak bisa dibawa ke ranah hukum positip. Di sinilah letak hakiki persoalannya, mengapa aksi sweeping oleh ormas mendapat penolakan di mana-mana, termasuk institusi Polri yang begitu tegas melakukan penolakan dan akan menindak secara hukum terhadap ormas yang telah melakukan aksi sweeping. 

Anehnya segala kegaduhan yang melibatkan kemarahan umat Islam selalu dilatarbelakangi atau diprovokasi oleh fatwa MUI. Meskipun MUI tidak pernah menghendaki aksi kemarahan umat Islam setelah dikeluarkannya fatwa tapi kondisi dari aksi kemarahan umat Islam selalu dilandasi sebagai aksi untuk mengawal fatwa MUI. Kalau kondisi realnya selalu berakhir seperti ini seharusnya MUI bisa belajar secara empirik betapa pada setiap dikeluarkannya fatwa ke ranah publik selalu saja berdampak pada kemudaratan yang bisa mengancam kerukunan semangat kebangsaan antar umat beragama di Indonesia yang multikultural. 

Awal dibentuknya MUI ole rezim Orde Baru pada 26 Juli 1975, tiada lain dimaksudkan untuk membantu pemerintah Indonesia untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa guna menyukseskan pembangunan nasional. Tapi sejak reformasi pasca 1998, mendadak MUI dalam setiap mengeluarkan fatwanya selalu kehilangan ruh kontrol dari tujuan awal dibentuknya MUI. Setiapkali MUI mengeluarkan fatwanya selalu berakhir kepada kondisi yang lebih mudarat yaitu meresahkan kerukunan antar umat beragama dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang multikultural. Seharusnya MUI sadar bahwa meskipun umat Islam merupakan penganut mayoritas di negeri ini, tapi Negeri ini tidak dibangun berdasarkan syariat Islam, melainkan Pancasila yang dapat menganyomi seluruh anak bangsa Indonesia yang multikultural.

Studi kasus tampaknya perlu dilakukan oleh segenab pengurus MUI, betapa di negera-negara Islam seperti misalnya di Palestina (klik di sini)Lebanon (klik di sini), Turki (klik di sini), Irak (klik di sini atau di sinidan Mesir (klik di sini), kehadiran atribut Natal tetap diperkenankan tumbuh di tengah keyakinan masyarakat yang mayoritas muslim. Bukankah kondisi real ini sungguh terbalik yang seharusnya apa yang terjadi di negera-negara Islam seperti misalnya di Palestina, Lebanon, Turki, Irak dan Mesir, justru merupakan pemandangan yang seharusnya terjadi di Indonesia yang memakai sistem dasar negara Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika?

Bahkan ketika MUI mengeluarkan fatwanya kepada Basuki Tjahaya Purnama yang dianggap telah menistakan Surah al-Maidah 51, seharusnya sebelum MUI mengeluarkan fatwanya mau melakukan tabayyun atau klarifikasi langsung kepada Ahok, tapi yang terjadi sebaliknya, MUI tanpa tabayyun lantas dengan sangat-sangat tergesa-gesa mengeluarkan fatwanya tanpa memikirkan imbas kegaduhan yang bakal ditimbulkan setelah fatwanya dipublikasikan ke tengah masyarakat. Tidak satupun ada sikap kearifan dari kenegarawaan yang dimiliki oleh segenab para petinggi MUI dalam memberikan sikapnya terhadap kasus Basuki Tjahaya Purnama tanpa mau mempertimbangkan studi kasus yang pernah terjadi di negara-negara Islam. 

Mesir sebagai Negara Islam tidak pernah mempergaduhkan keyakinan dari Boutros-Boutros Ghali yang beragama Nasrani sebagai Menteri Luar Negeri selama 14 tahun. Pakistan sebagai Negara Islam juga tidak pernah mempergaduhkan keyakinan dari Kamran Michael yang beragama Nasrani sebagai Menteri Perhubungan (2013-2016). Lebanon sebagai Negara Islam sudah dua kali memiliki Presiden yang menganut Agama Nasrani, seperti Michel Sulaiman sebagai Presiden yang menjabat selama periode 2008-2014 dan Michel Aoun sebagai Presiden yang menjabat di periode sekarang. Turki satu-satunya Negara Islam di benua Eropa juga tidak pernah mempergaduhkan keyakinan yang dianut Februniye Akyol yang beragama Nasrani sebagai wakil walikota di kota Mardin. Palestina  sebagai Negara Islam juga tidak pernah mempergaduhkan keyakinan dari Janet Mikhail yang beragama Nasrani sebagai walikota di kota RamallahSenegal sebagai Negara Islam di benua Afrika juga tidak pernah mempergaduhkan keyakinan dari Leopold Sedar Senghor yang beragama Nasrani sebagai Presiden yang menjabat selama 20 tahun (1960-1980). Lantas mengapa di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang multikultural dan menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang notabene bukan Negara Islam justru mempergaduhkan anak bangsa Indonesia sendiri bernama Basuki Tjahaya Purnama sebagai calon Gubernur DKI Jakarta hanya gara-gara keyakinan yang dianutnya beragama Nasrani?

Bagaimana sikap saya kepada para kerabat dan sanak kadang saya, kepada kawan-kawan dan tetangga saya yang multikultural dalam menghadapi setiap Hari Natal tiba (maupun juga pada Hari Raya Idul Fitri, Waisak, Nyepi dan Imlek)? Sikap saya sama dengan seperti yang dihadapi oleh mendiang Ahmad Wahib (1942-1973)dalam pesannya yang tertulis di catatan hariannya tertanggal 25 Desember 1972 dalam buku yang diterbitkan oleh LP3ES berjudul Pergolakan Pemikiran Islam. Buku ini saya beli dan sekaligus sudah saya kupas habis membacanya ketika saya masih duduk di bangku kelas satu SMU pada tahun 1985. Bagi yang belum pernah membacanya silahkan klik di sini untuk mengunduh bukunya dalam file portable document format (pdf).

"Hari ini adalah hari Natal. Kepada saudara-saudaraku beragama Kristen ingin kusampaikan rasa ikut berbahagia dan simpatiku pada kesungguhan mereka menerima pesan Natal. Banyak kawan-kawan di kalangan Kristen dan Katolik yang tidak sempat kukirimi surat ucapan selamat. Surat itu bukan formalitas. Dia punya arti bagi persahabatan dan pembinaan saling menghargai." (Ahmmad Wahib, 25 Desember 1972).


Salam,
Joe Hoo Gi



Print Friendly and PDF

Artikel Terkait

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *